Muktamar III PKB Gus Dur

Surabaya - Persidangan Muktamar III PKB Gus Dur di Surabaya, Minggu, diskors gara-gara peserta lebih memilih menyaksikan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala AFF antara Tim Nasional Indonesia melawan Malaysia.
Ruang yang dijadikan sebagai tempat rapat pleno pun beralih fungsi menjadi arena nonton bareng dan dipasangi dua layar lebar.
"Setelah final bola ini kita langsung mulai rapat," kata pimpinan rapat, Rosehan Noor.
Meski ruang rapat pleno cukup luas dan dilengkapi sejumlah televisi ukuran sedang, tidak sedikit peserta muktamar yang memilih menyaksikan siaran final tersebut di ruangan lain, bahkan ada yang nonton bareng di kantor DPRD Kota Surabaya yang berada di seberang hotel tempat muktamar digelar.
Muktamar III PKB Gus Dur dibuka Minggu (26/12) pagi dan dijadwalkan berakhir Senin (27/12).
Menurut Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Imron Rosyadi Hamid, muktamar diikuti peserta dari 33 Dewan Pengurus Wilayah dan 476 Dewan Pengurus Cabang.
Sekjen PKB Gus Dur, Yeni Wahid, saat pembukaan muktamar menyatakan, kegiatan tersebut digelar untuk memenuhi wasiat Gus Dur sekaligus sebagai ajang konsolidasi pendukung Gus Dur.
Yeni menegaskan pihaknya tidak bermaksud mengusik siapun dengan pelaksanaan muktamar tersebut.
"Kita tidak ingin mengusik atau merongrong siapapun," kata puteri Gus Dur itu.
Dikatakannya, PKB Gus Dur memang lemah dari segi legal formal, namun secara fakta politik tetap eksis dan tidak boleh dinafikan.
Dalam kesempatan itu Yeni juga mengulangi tawarannya kepada Muhaimin Iskandar untuk bersama-sama membesarkan PKB kembali.

sumber (antara)

PT Freeport Bayar Pajak Rp 11,8 Triliun

TIMIKA, KOMPAS.com

PT Freeport Indonesia selama Juli-September 2010 menyatakan telah memenuhi membayar pajak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 418 juta dollar AS, atau sekitar Rp 3,8 triliun dengan kurs saat ini.

"Pajak yang dibayarkan itu terdiri atas Pajak Penghasilan Badan sebesar 343 juta dollar AS serta Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, dan pajak-pajak lainnya sebesar 41 juta dollar AS, dan royalti sebesar 34 juta dollar AS," kata juru bicara PTFI Ramdani Sirait di Timika, Senin (13/12/2010) malam.

Dengan demikian, lanjut Ramdani, total pembayaran yang telah dilakukan Freeport selama 2010 sampai September mencapai 1,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 11,8 triliun.

Itu terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 925 juta dollar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, dan pajak-pajak lainnya sebesar 178 juta dollar AS, royalti 139 juta dollar AS, serta dividen bagian pemerintah 75 juta dollar AS, demikian penjelasan Ramdani.

Dia mengatakan, nilai pembayaran triwulanan berfluktuasi sesuai dengan harga komoditas, tingkat penjualan, dan produksi.

Total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan mengacu pada kontrak karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992-September 2010 sebesar 10,8 miliar dollar AS.

Jumlah tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 6,6 miliar dollar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, dan pajak- pajak lainnya sebesar 2,0 miliar dollar AS, royalti 1,1 miliar dollar AS, serta dividen sebesar 1 miliar dollar AS.

Pembangunan infrastruktur Ramdani Sirait menjelaskan, PTFI juga memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia, termasuk investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandar udara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, serta sistem komunikasi modern.

Infrastruktur sosial yang disediakan perusahaan termasuk sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi, serta pengembangan usaha kecil dan menengah.

PTFI telah melakukan investasi senilai lebih kurang 6,7 miliar dollar AS di berbagai proyek di daerah tersebut.

Jumlah keseluruhan nilai pembelian barang dan jasa dalam negeri secara lokal mencapai 271 juta dollar AS pada 2008 yang meningkat 43,8 persen dibandingkan 2007. Barang dalam negeri tersebut merupakan 21,3 persen dari semua barang pembelian PTFI.

"Sekitar 80 persen dari seluruh pembelian jasa oleh PTFI terdiri dari produk dalam negeri, dengan nilai total mencapai 469 juta dollar AS," lanjut Ramdani Sirait.

Dari semua pembelian jasa dalam negeri, 7 persen berasal dari perusahaan yang berada di Papua serta dari seluruh jasa yang dibeli di Papua, 28 persen dibeli dari usaha yang dimiliki warga Papua, dengan total nilai lebih dari 9 juta dollar AS.

Berdasarkan studi yang dilakukan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2009, kontribusi PTFI terhadap Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) Kabupaten Mimika mencapai 96 persen, sedangkan PDRB Provinsi Papua mencapai 40 persen.

Kontribusi PTFI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 1,3 persen, kata Ramdani menjelaskan.

Karyawan putra Papua Sampai September 2010, PTFI memiliki tenaga kerja langsung sebesar lebih dari 11.000 karyawan dengan komposisi 31,54 persen tenaga kerja asal Papua, sementara jumlah tenaga kerja tidak langsung melalui kontraktor PTFI sejumlah lebih dari 10.000 karyawan.

Menurut Ramdani, sejak 1996, PTFI berkomitmen meningkatkan jumlah karyawan asal Papua dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun dan digandakan lagi pada tahun 2006. PTFI juga berkomitmen sekurangnya dua kali lipat karyawan staf asal Papua.

"Dua komitmen ini telah melebihi target di tahun 2006 dan PTFI terus melanjutkan komitmennya untuk memberikan kesempatan kerja bagi lebih banyak karyawan asal Papua," katanya.

Untuk meningkatkan tenaga terampil asal Papua, lanjut Ramdani, pada 2003 PTFI mendirikan sejenis balai latihan kerja dengan nama Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN).

Dia mengatakan, sampai saat ini IPN sudah meluluskan lebih dari 1.400 siswa magang untuk bekerja di PTFI dan perusahaan kontraktor, dengan 90 persen peserta magang adalah peserta asal Papua.

Sejarah Pesantren Tambak Beras Jombang

AJS. Jombang.

Pondok Pesantren BAHRUL ULUM, Tambakberas, Jombang Jawa TimurDari Ulama sampai Politikus Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) didirikan oleh KH. Abdus Salam seorang keturunan raja Majapahit, pada tahun 1838 M di desa Tambakberas, 5 km arah utara kota Jombang Jawa Timur. Banyak cerita yang mengisahkan kenapa KH. Abdus Salam seorang keturunan ningrat, bisa sampai ke desa kecil yang kala itu masih berupa hutan belantara penuh dengan binatang buas dan dikenal sebagai daerah angker.KH. Abdus Salam meninggalkan kampung halamannya menuju Tambakberas untuk bersembunyi menghindari kejaran tentara Belanda. Bersama pengikutnya ia kemudian membangun perkampungan santri dengan mendirikan sebuah langgar (mushalla) dan tempat pondokan sementara buat 25 orang pengikutnya. Karena itu, pondok pesantren itu juga dikenal pondok selawe (dua puluh lima).Perkembangan pondok pesantren ini mulai menonjol saat kepemimpinan pesantren dipegang oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah, cicit KH. Abdus Salam. Setelah kembali dari belajar di Mekkah, ia segera melakukan revitalisasi piondok pesantren. Ia yang pertama kali mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Mubdil Fan. Ia juga membentuk kelompok diskusi Taswirul Afkar dan mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon yang kemudian dideklarasikan sebagai organisasi keagamaan dengan nama Nahdlatul Ulama (NU). Deklarasi itu ia lakukan bersama dengan KH. Hasyim Asy’ari dan ulama lainnya pada tahun 1926.Nama Bahrul Ulum itu tidak muncul saat KH. Abdus Salam mengasuh pesantren tersebut. Nama itu justru berasal dari KH. Abdul Wahab Hasbullah. Ia memberikan nama resmi pesantren pada tahun 1967. Beberapa tahun kemudian pendiri NU ini pulang ke rahmatullah pada tanggal 29 Desember 1971.Mulai tahun 1987 kepemimpinan pondok pesantren dipegang secara kolektif oleh Dewan Pengasuh yang diketuai oleh KH. M. Sholeh Abdul Hamid. Mereka juga mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang diketuai oleh KH. Ahmad Fatih Abd. Rohim. Para kiai yang mengasuh PP Bahrul Ulum itu diantaranya, KH. M. sholeh Abdul Hamid, KH. Amanullah, KH. Hasib Abd. Wahab, Dibawah kepemimpinan KH. M. Sholeh, PPBU mengalami perkembangan sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin membludaknya santri yang belajar di pondok pesantren yang telah banyak menghasilkan ulama dan politisi.KH. Abdurrahman Wahid mantan presiden ke 4 RI juga alumni pesantren yang sering kedatangan tamu dari pemerintah pusat ini. Santri yang belajar di PPBU tidak hanya datang dari daerah Jombang saja tapi juga dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga dari Brunei Darussalam dan Malaysia.Sampai tahun 2003 ini PPBU dihuni hampir 10.000 santri. Untuk menampung santri, pesantren membuat asrama dalam komplek-komplek pemukiman yang terpisah-pisah, tetapi tetap dibawah pengawasan pondok induk. Dan setiap kompek diawasi dan diasuh oleh seorang kiai. Komplek-komplek tersebut meliputi; komplek pondok induk Al-Muhajirin I, II, III dan IV, Al-Muhajiraat I, II, III dan IV, As-Sa’idiyah putra, As-Sa’idiyah putri, Al-Muhibbin I dan II, Ar-Roudloh, Al-Ghozali, Al-Hikmah , Al-wahabiyah, Al-Fathimiyah, Al-Lathifiyah I dan II dan an-Najiyah.Seiring dengan perkembangan pesantren yang semakin pesat, pengelolaan pesantren dilakukan secara profesional. Kegiatan pesantren sehari-hari tidak langsung ditangani oelh pengasuh. Tetapi diserahkan kepada pengurus Bahrul Ulum yang terdiri dari para Gus dan Ning (putra kiai), ustadz, ustadzah dan santri senior. Untuk operasionalnya dibentuk bidang-bidang dengan distribusi tugas secara teratur. Selain itu, santri juga bisa mengikuti berbagai organisasi penunjuang dalam lingkungan pesantren seperti, Jam’iyyah Qurro’ wa; Huffadh (JQH), Forum Kajian Islam (FKI), Corp Dakwah Santri Bahrul Ulum (CDS BU), Koppontren Bahrul Ulum, OSIS ada disetiap sekolah dan madrasah., Keluarga Pelajar Madrasah Bahrul Ulum, Organisasi Daerah (ORDA) organisasi ini merupakan wadah santri menurut asal daerah santri, Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (SM STT).Kegiatan belajar santri PPBU dalam kesehariannya sangat variatif dan diklasifikasikan menurut jenjang pendidikannya masing-masing. Namun secara umum pengajian kitab salaf (literatur klasik) sangat menonjol. Disamping itu, santri juga diwajibkan mengikuti Madrasah Al-qur’an dan Madrasah Diniyah. Prgram takrorud durus (jam wajib belajar) waktunya ditetapkan oleh pengurus harian Bahrul Ulum.PPBU juga menyelenggarakan kegiatan sosial seperti, sunatan massal, bakti sosial, penyuluhan masyarakat, pengiriman dai ke daerah-daerah tertinggal, panti anak yatim dan lain sebagainya.Sebagai kaderisasi pesantren, agar kelangsungan pendidikan agama tetap berjalan dan tidak mengalami kemunduiran apalagi sampai pesantren mengalami bubar, para pengasuh mengirimkan putra-putri belajar ke pesantren lain juga menimba ilmu di perguruan tinggi, seperti putra KH. M. Sholeh ada yang dikirim belajar ke pesantren Lirboyo Kediri.Penyelenggaraan PendidikanPondok Pesantren Bahrul Ulum secara umum menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal. Untuk pendidikan formal mengacu pada kuriklum DEPAG dan DIKNAS. Adapun yang mengikuti kurikulum DEPAG, meliputi MI (Madrasah Ibtidaiyah) Bahrul Ulum, MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Bahrul Ulum, MTs (Madrasah Tsanawiyah) Bahrul Ulum, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Bahrul Ulum dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Bahrul Ulum. Sedangkan pendidikan fromal yang mengikuti kurikulum DIKNAS meliputi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bahrul Ulum, Sekolah Menengah Umum (SMU) Bahrul Ulum dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tehnik Bahrul Ulum.Walaupun kegiatan pendidikan formal sangat padat, namun pengajian dan pendidikan kitab salaf tetap sangat dipentingkan. Dan sistem tradisional seperti sorogan, bandongan , wkton, takhassus, takror, tahfidh dan tadarrus tetap dipertahankan. Adapun jenjang pendidikan salaf meliputi TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Ibtidaiyah Program Khusus, Madrasah Diniyah, Madrasah Al-Qur’an, Madrasah Mu’allimin / Mu’allimat Atas dan Madrasah I’dadiyah Lil Jami’ah.Selain itu PPBU dalam ikut mengembangkan minat dan bakat para santri juga memberikan kegiatan ekstra kurikuler, seperti majalah pesantren Menara, Marching Band, komputer, menjahit, elektronika, seni hadrah, seni qasidah, tata busana, tata boga, bela diri, pramuka, palang merah remaja (PMR), unit kesehatan sekolah (UKS) dan karya ilmiyah remaja. Disamping itu, pesantren juga menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan ekstra keagamaan seperti pelatihan jurnalistik, bahasa asing, penelitian, kepemimpinan, kepustakaan, keorganisasian, advokasi masyarakat, kewirausahaan, manasik haji, seni baca Al-Qur’an , khutbah, pidato, bahtsul masail, diba’iyyah dan lain sebagainya. (mus)

MK desak KPK

Tempo. Komisi Pemberantasan Korupsi diminta segera mengusut kasus dugaan suap dan pemerasan yang dituduhkan kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Hal itu karena ada laporan dari tim investigasi, yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md.

"Paling tidak temuan tim sudah bisa jadi bukti permulaan yang cukup, setengah matang. Seharusnya tidak terlalu sulit KPK menelusurinya," kata peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Rifqi Assegaf, dalam diskusi di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, tim investigasi yang dipimpin Refly Harun melaporkan dugaan pemberian uang sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih kepada hakim konstitusi dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah. Laporan lain adalah dugaan keterlibatan anak hakim dan panitera bernama Mahkfud dalam sebuah kasus.

Hasil temuan tim investigasi itu kemudian oleh Mahfud diteruskan ke KPK untuk ditindaklanjuti. Adapun hakim konstitusi Akil Mochtar, yang menangani kasus sengketa pemilihan bupati di Simalungun, Sumatera Utara, juga melapor ke KPK. Akil menuding Refly, pengacara Jopinus, bersama kliennya telah mencoba menyuap dirinya.

KPK belum dapat memastikan apakah laporan Mahkamah Konstitusi dan hasil temuan tim investigasi bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. "Setelah libur Sabtu-Minggu, tim pengaduan masyarakat akan mengkaji laporan tersebut," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin.

Jasin mengatakan penelusuran kasus korupsi tidak mudah meski telah ada temuan awal. "Yang mudah itu kalau tertangkap tangan," katanya.

Menurut Rifqi, keterlibatan KPK sangat diperlukan untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Sebab, tim investigasi memiliki kelemahan, seperti tidak bisa mengusut soal aliran dana maupun konfirmasi dan pengumpulan data. "KPK bisa melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan pihak lain soal aliran dana," ujarnya.

Langkah Mahkamah Konstitusi membawa kasus ini ke KPK mendapat banyak pujian. "Saya pikir positif, karena bukan melaporkan Refly atas pencemaran nama baik," kata Rifqi.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki mengatakan langkah Mahkamah memfasilitasi pihak luar untuk membuktikan dugaan suap di lembaganya harus ditiru institusi lain, termasuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian. "Langkah seperti itu sangat baik, karena tidak menimbulkan kecurigaan," ujarnya. "Publik tak akan percaya jika pengusutan dilakukan secara internal."